WFH, Solusi Pemerintah Kepada Pekerja

Wabah covid-19 membuat seluruh dunia kacau-balau terutama pada dunia kerja. Ketika ditemukannya kasus pertama kasus Covid-19, pemerintah memang belum membuat aturan resmi untuk para pekerja agar terhindar dari penyakit ini. Namun beberapa setelahnya pemerintah memberlakukan sebuah aturan; Work From Home.

Pemberlakuan aturan ini pertama kali diterapkan di Jakarta, terutama kantor-kantor besar di kawasan bisnis Ibukota. Penerapannya pun dibarengi dengan instruksi masa social distancing selama 14 hari yang dikeluarkan pemerintah untuk dipatuhi seluruh perusahaan.

Perusahaan pun memberlakukan wfh selama 14 hari sesuai arahan, namun penerapannya pun beragam, ada yang full karyawannya 14 hari wfh dan ada yang bergantian. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan baku dari pemerintah mengenai kebijakan wfh ini.

Selama 14 hari pertama penerapan wfh ini, banyak pekerja-terutama kantoran- merasa senang karena dapat bekerja dari rumah. Tetapi setelah melaksanakannya tidak sedikit dari mereka yang mulai jenuh dan ingin segera kembali ke kantor.

Sebaliknya, ada pekerja yang tetap masuk seperti biasa tanpa adanya wfh full ataupun wfh bergantian seperti profesi pelayanan.

Selama 14 hari pun pekerjaan terasa berat karena dibarengi dengan mengurus pekerjaan rumah dan keluarga. Sehingga pekerjaan akan terganggu dengan urusan-urusan rumah tangga.

HRD sebagai divisi yang bertanggungjawab harus melakukan evaluasi agar para karyawan tidak merasa kesulitan dan jenuh saat wfh. Namun sebaliknya, mereka juga harus memikirkan nasib perusahaan yang juga akan terkena dampaknya.

Jika penerapan wfh ini dinilai dapat mengefisiensikan dana perusahaan, kemungkinan dapat menjadi pola kerja baru meski tak semua profesi dapat melakukannya. HRD harus memikirkan dan merumuskan pola kerja baru tersebut atau kembali bekerja di perusahaan seperti sebelum wabah covid-19 menyerang.

(Sumber foto: Kumparan.com)